Wartawan Kritik Dewan Pers Soal Verifikasi Media

KEPRI, SK.co.id – Seorang wartawan media lokal di Provinsi Kepri, Ronny war, mengkritik keras Dewan Pers terkait proses verifikasi media yang dinilainya tidak adil dan tidak transparan. Ronny war, yang bekerja di salah satu media yang tidak lolos verifikasi, menuduh Dewan Pers melakukan diskriminasi dan favoritisme terhadap media-media tertentu. Ronny war juga mengecam pernyataan Ninik Rahayu, ketua Dewan Pers, yang membantah adanya praktik tidak profesional dalam verifikasi media.

“Dewan Pers tidak menjalankan verifikasi media dengan cara yang jelas dan adil. Dewan Pers tidak melibatkan media-media yang di verifikasi dalam prosesnya. Dewan Pers hanya memperhatikan kepentingan politik dan bisnis media, bukan kualitas dan integritas jurnalisme,” ujar Ronny war, Selasa (05/03/2024).

Ronny war mengatakan, Dewan Pers menggunakan instrumen verifikasi media yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan media-media di Indonesia.


Menurut Ronny war, instrumen-instrumen ini mengatur hal-hal yang tidak relevan dan tidak realistis dalam jurnalisme, seperti kode etik, hak dan kewajiban wartawan, perlindungan sumber, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan media Siber.

“Banyak media yang tidak memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam instrumen tersebut. Dewan Pers hanya memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian yang sebenarnya hanya sebagai alasan untuk menolak media tersebut. Jika media tersebut tidak mengindahkan rekomendasi Dewan Pers, maka media tersebut tidak akan mendapatkan status terverifikasi,” papar Ronny war.

Ronny war juga menyoroti tim verifikator yang ditunjuk oleh Dewan Pers untuk melakukan penilaian lapangan terhadap media-media yang mengajukan verifikasi. Ronny war menilai, tim verifikator tidak independen dan tidak kompeten dalam bidang jurnalisme. Ronny war menyebut, tim verifikator terdiri dari perwakilan Dewan Pers, organisasi pers, dan akademisi yang memiliki kepentingan atau afiliasi dengan media-media tertentu. Ronny war juga menyatakan, tim verifikator tidak memberikan kesempatan kepada media-media yang di verifikasi untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan.

“Tim verifikator adalah orang-orang yang tidak profesional, tidak berintegritas, dan tidak berkompeten di bidang jurnalisme. Mereka memiliki kepentingan atau afiliasi dengan media-media tertentu, baik yang berafiliasi dengan Pemerintah, Partai Politik, atau kelompok kepentingan lainnya. Mereka juga menerima imbalan atau insentif dari Dewan Pers atau media-media tertentu. Mereka bekerja secara tidak independen dan tidak bertanggung jawab kepada media-media yang di verifikasi,” tutur Ronny war.

Ronny war menegaskan, Dewan Pers melakukan diskriminasi dan favoritisme dalam verifikasi media. Ronny war menyatakan, Dewan Pers membeda-bedakan media berdasarkan ukuran, jenis, atau wilayah. Ronny war juga menyatakan, Dewan Pers memberikan perlakuan khusus kepada media-media tertentu, baik yang berafiliasi dengan Pemerintah, Partai Politik, atau kelompok kepentingan lainnya. Ronny war juga menyatakan, Dewan Pers memandang media dari sisi siapa pemiliknya, siapa pendirinya, atau siapa pendukungnya. Ronny war juga menyatakan, Dewan Pers tidak memandang media dari sisi bagaimana mereka menjalankan jurnalisme yang baik dan benar. Ronny war juga menyatakan, Dewan Pers memihak kepada media-media tertentu. Ronny war juga menyatakan, Dewan Pers tidak memihak kepada media-media yang menghormati dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Ronny war mengkritik pernyataan Ninik Rahayu, ketua Dewan Pers, yang membantah adanya diskriminasi dan favoritisme dalam verifikasi media. Ronny war juga menyayangkan adanya PHK massal yang menimpa sekitar 800 wartawan di Indonesia akibat media-media mereka tidak lolos verifikasi Dewan Pers. Bahkan lebih dari itu.

“Dewan Pers tidak prihatin dan tidak berempati dengan nasib para wartawan yang kehilangan pekerjaan dan hak-hak mereka sebagai pekerja media. Dewan Pers adalah penyebab utama dari PHK massal ini. Dewan Pers tidak peduli dengan kesejahteraan dan kebebasan pers, melainkan hanya dengan kepentingan dan kekuasaan mereka. Dewan Pers tidak membantu kami untuk mencari solusi dan alternatif pekerjaan, melainkan hanya menawarkan bantuan yang tidak jelas dan tidak nyata,” papar Ronny war.

Ronny war mengimbau kepada media-media yang tidak lolos verifikasi untuk tidak takut atau menyerah kepada Dewan Pers, melainkan melakukan perlawanan dan protes terhadap verifikasi media yang tidak adil dan tidak transparan. Ronny war juga mengimbau kepada media-media yang lolos verifikasi untuk tidak diam atau tunduk kepada Dewan Pers, melainkan bersolidaritas dan berempati dengan media-media yang tidak lolos verifikasi.

“Verifikasi media adalah proses yang harus dihentikan dan ditinjau ulang oleh Dewan Pers. Proses ini tidak sesuai dengan semangat dan prinsip kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Proses ini hanya merugikan dan mengancam media-media yang kritis dan independen. Proses ini harus diganti dengan proses yang lebih demokratis, partisipatif, dan inklusif, yang melibatkan semua pihak terkait dengan pers, baik media, wartawan, organisasi pers, pemerintah, maupun masyarakat. Ayo, bekerja dan menilailah secara profesional, bukan karena faktor kepentingan,” tutup Ronny War. (Red).