Oleh: Ronny Paslan
PULAU Batam hari ini berdiri megah sebagai metropolitan kosmopolitan, pusat industri internasional, dan simbol kemajuan ekonomi di gerbang utara Indonesia. Namun, pesatnya pembangunan dan tingginya arus migrasi belakangan ini kerap memicu bias sejarah yang akut. Muncul narasi-narasi keliru di ruang digital yang mengabaikan akar historis wilayah ini, seolah-olah Batam adalah “tanah kosong” tak bertuan yang baru memiliki peradaban dan aturan sejak era industri dimulai pada tahun 1970-an.
Kabut sejarah yang pekat inilah yang menjadi akar sosiologis dari berbagai gesekan sosial belakangan ini, termasuk polemik ruang publik yang memicu perdebatan sentimen kesukuan. Pandangan yang menafikan akar ulayat tersebut terbantahkan secara telak melalui penemuan, pembacaan, dan pengujian forensik terhadap rangkaian dokumen hukum kuno peninggalan Kesultanan Riau-Lingga.
Rangkaian arsip kuno ini bukan sekadar lembaran kertas usang, melainkan bukti legal-formal yang berdiri kokoh sebagai benteng sejarah kedaulatan Pulau Batam.
1. Cetak Biru Batam: Tanah Kurnia Kerajaan (1898)
Jauh sebelum badan otorita modern terbentuk, Pulau Batam berada di bawah yurisdiksi langsung Kesultanan Riau-Lingga. Bukti hukum paling kuat mengenai kepemilikan ini terekam jelas dalam dokumen kuno bertajuk Surat Kurnia Tanah Pulau Batam tertanggal 8 Rabiul Awal 1312 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Juli 1898 (sebagaimana terdokumentasi dalam naskah Jawi asli).
Dokumen berstempel dan bermohor resmi Onderkoning Van Riouw (Yang Dipertuan Muda Riau) ini diterbitkan oleh Yang Dipertuan Muda Riau dan Lingga serta Daerah Takluknya, Raja Muhammad Yusof, bersama Tengku Usman Bin Raja Abd. Rahman. Melalui warkah ini, pihak kesultanan secara resmi memberikan hak kurnia pengelolaan tanah di Pulau Batam kepada tiga putra dan kerabat dekat kerajaan, yaitu Raja Abdullah (Tengku Besar), Raja Ali Kelana, dan Raja Muhd Tahir Bin Almarhum Raja Haji Abdullah Alhalidi.
Ketiga tokoh bangsawan Melayu inilah yang melakukan investasi awal, mengeluarkan biaya (belanja), dan mencurahkan tenaga untuk mengolah tanah Batam. Salah satu penerima kurnia, Raja Ali Kelana, kelak tercatat dalam sejarah sebagai pelopor modernisasi yang mendirikan industri batu bata berskala besar di Batam pada awal abad ke-20. Fakta ini menegaskan bahwa Batam sejak awal dirancang sebagai pusat ekonomi tanpa melepaskan jubah kedaulatan Melayu.
2. Aturan Menumpang Usaha Bagi Pendatang
Hal paling mendasar dan sangat relevan dengan dinamika sosial Batam kontemporer tercantum pada titah paragraf kedua dalam dokumen kurnia tersebut. Sejak tahun 1898, pihak Kesultanan telah menetapkan regulasi yang sangat tegas mengenai keberadaan masyarakat pendatang atau warga asing yang ingin hidup dan membuka usaha di Batam.
Dalam warkah tersebut tertulis amanat:
“…jika ada orang yang bukan bangsa anak bumi yang hendak menumpang berusaha atau menyewa di dalam batasan tanah itu hendaklah mereka dibawa depan Kita dan berjanji pada Kita sendiri.”
Ketetapan ini menunjukkan bahwa struktur hukum Melayu sejak zaman kesultanan bersikap sangat terbuka terhadap aktivitas ekonomi (inklusif), namun memberikan syarat mutlak: siapa pun yang datang menumpang hidup dan berusaha di atas tanah kurnia Batam wajib melapor, menghormati etika setempat, dan patuh terhadap aturan ketertiban umum yang dipayungi oleh hukum ulayat tempatan.
3. Penguatan Konstitusi Adat dan Syariat (1915)
Kedaulatan hukum di wilayah Kepulauan Riau dan Batam terus diperkuat secara rigid dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan oleh dokumen warkah beraksara Jawi yang mencantumkan Mohor Besar Kerajaan Riau-Lingga (Riau en Onderhoogheden).
Warkah yang disahkan kembali pada 2 Januari 1915 (15 Muharram 1328 H) ini merujuk pada undang-undang tanah, hukum syariat, serta tata tertib sosial yang berlaku di lingkungan kesultanan. Keberadaan naskah ini menegaskan bahwa segala bentuk penataan ruang publik, penyelesaian sengketa, kepemilikan aset, dan sanksi sosial di Pulau Batam diatur melalui kanon hukum adat kedatukan yang bersendikan syarak. Oleh karena itu, langkah penegakan aturan sosial di ruang publik yang dilakukan lembaga adat hari ini memiliki legitimasi historis masa lalu yang sangat mengakar.
4. Pengakuan Forensik Internasional (2016)
Keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen sejarah ini tidak dapat diganggu gugat atau dituduh sebagai klaim sepihak. Pada akhir Januari 2016, rangkaian naskah kuno Kesultanan Riau-Lingga ini telah melalui proses uji forensik, sertifikasi, dan legalisasi transnasional di Singapura (sebagaimana tertera).
Sertifikasi resmi tersebut diterbitkan oleh Singapore Academy of Law melalui Chief Financial Officer Low Hui Min pada 26-28 Januari 2016, yang melegalisasi keabsahan Notaris Publik Sadari Musari. Tidak hanya itu, otoritas resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura (ditandatangani oleh Konsuler Sukmo Yuwono pada 28 Januari 2016) serta High Commission of Malaysia turut membubuhkan cap, segel, dan tanda tangan resmi di atas dokumen tersebut. Legalisasi lintas negara ini memastikan bahwa bukti sejarah kepemilikan dan kedaulatan adat Pulau Batam memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui secara global.
Menjaga Marwah di Tanah Ulayat
Membaca rangkaian bukti autentik mulai dari tahun 1898, 1915, hingga proses legalisasi internasional tahun 2016 memberikan kita kesimpulan historis yang utuh. Batam bukanlah tanah kosong yang tidak punya akar adat. Perubahan status Batam menjadi kawasan industri modern di era Republik Indonesia tidak serta-merta menghapus eksistensi nilai-nilai keadatan asli setempat.
Dokumen-dokumen autentik ini menjadi pengingat yang kokoh bagi seluruh masyarakat—baik warga tempatan maupun para perantau—bahwa kemajuan ekonomi dan heterogenitas di Pulau Batam harus berjalan beriringan dengan rasa hormat yang tinggi terhadap warisan leluhur dan marwah adat “tuan rumah”. Kemajuan industri silakan berkembang setinggi langit, namun bumi ulayat tempat berpijak harus tetap dihormati. Sebab di atas tanah ulayat ini, kedamaian dan toleransi hanya bisa dirawat jika semua pihak memegang teguh prinsip: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
