Purworejo (SAMUDERAKEPRI) – Amburadulnya pelayanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa memicu reaksi keras dari pemerintah pusat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan ultimatum keras kepada PT PLN (Persero) menyusul gelombang pemadaman listrik bergilir yang menyengsara masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini. Pemerintah langsung menggelar rapat evaluasi dan kontrol ketat terhadap jajaran manajemen BUMN tersebut.
Ketegasan pemerintah ini disampaikan langsung oleh Bahlil saat berada di Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat, 20 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa posisi kementeriannya sudah jelas memberikan peringatan terakhir, dan kini bola panas berada di tangan direksi perusahaan setrum negara itu untuk segera membenahi teknis implementasi di lapangan.
Dalam rapat darurat tersebut, pihak PLN sempat mencoba berdalih bahwa pemadaman masal ini dipicu oleh kelangkaan pasokan batu bara kalori sedang atau medium. Namun, Bahlil langsung menepis mentah-mentah alasan klasik tersebut. Menurutnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sudah memerintahkan perusahaan-perusahaan tambang untuk mengamankan kebutuhan PLN yang mencapai 154 juta ton sepanjang tahun ini.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut membongkar data bahwa PLN sebenarnya telah mengantongi kontrak sebesar 134 juta ton dengan korporasi tambang. Kendati masih ada defisit pasokan sekitar 18 juta ton, Bahlil menegaskan bahwa mandeknya pengiriman energi ke hulu pembangkit murni merupakan kegagalan fatal dari manajemen logistik internal PLN, bukan tanggung jawab pemerintah selaku regulator.
Pemerintah membatasi perannya hanya sampai pada level kebijakan, yakni menyiapkan alokasi dan mendorong percepatan kontrak antar-dua belah pihak. Begitu tanda tangan kontrak diteken, PLN wajib mandiri mengeksekusi pasokan tersebut. Bahlil mendesak perusahaan pelat merah ini mengambil langkah mitigasi yang terukur agar hak-hak konsumen tidak terus dikorbankan melalui pemadaman sepihak.
Di sisi lain, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, akhirnya mengakui adanya kelumpuhan sistem. Dua unit pembangkit listrik raksasa di wilayah Jawa dilaporkan mengalami gangguan teknis operasional yang parah sehingga terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu. Imbasnya, daya pasok listrik di seluruh interkoneksi Jawa merosot tajam.
PLN berdalih langkah pemadaman atau manajemen beban ini terpaksa dilakukan demi mempertahankan keandalan sistem agar tidak mengalami kelumpuhan total (blackout). Meski menjanjikan percepatan perbaikan dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik, manajemen PLN terkesan tidak transparan karena enggan membeberkan secara rinci wilayah mana saja yang terdampak serta jenis kerusakan konkret pada dua pembangkit besar tersebut.
